kop atas
Sabtu, 31 Juli 2010
Untitled Document
HomeCariPeta Situs Kontak Kami Buku Tamu Web Link •                         Webmail
Untitled Document

Cari
Masukkan Kata Kunci :

Sekretariat SePP
Gedung BIDA ANNEX II Lantai 4, Pusat PDSI, Batam Center
Ph. 0778-462047 Ext 1517
Link
 
Anda Pengunjung ke :
000001629124
 
.:: LANDASAN HUKUM OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM ::.
KEPPRES No 74, 1971 Pengembangan Pembangunan Pulau Batam
KEPPRES No 41, 1973 Daerah Industri Pulau Batam
KEPPRES No 33, 1974 Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Pulau Batam
SK MENDAGRI No 43, 1977 Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam
KEPPRES No 41, 1978 Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse
Peraturan Pemerintah No 34, 1983 Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
KEPPRES No 7, 1984 Hubungan Kerja Antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam
KEPPRES No 56, 1984 Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse
KEPPRES No 28, 1992 Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat
SK KETUA BPN No 9-VIII-1993 Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau disekitarnya
KEPPRES No 94, 1998 Penyempurnaan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
UU No 53, 1999 Pembentukan Kota Batam dan Kedudukan Badan Otorita Batam dalam Pembangunan Batam
FirstPrev 1NextLast
last update : 19-05-2006
 
Untitled Document
Untitled Document